Domokrasi Jahat!

Domokrasi Jahat!

439
SHARE
Sumber Foto: whatsapp

Sebenarnya saya tidak ingin menulis topik politik lagi untuk blog ini. Tapi, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat saya sekali lagi menulis tema tersebut. Sebagai pemilih Ahok-Djarot, tentu saja saya sedih atas kekalahan pasangan nomor urut dua itu. Saya pun jadi bahan olok-olok beberapa sahabat facebook. Tidak apa-apa.

Pada dasarnya, saya itu orang apolitis. Tidak peduli dengan hiruk pikuk politik dan tidak menggunakan hak pilih, meski selama lebih dari 10 tahun meliput politik mulai dari beberapa kementerian, KPU, DPR, Istana Presiden dan Wakil Presiden, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada pemilu 2004, ketika meliput isu-isu pemilu di KPU dan partai politik, saya tidak menggunakan hak pilih. Begitu pun pada pemilu 2009, ketika meliput di kantor Presiden SBY.

Bahkan, ketika Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta 2012 saya tetap golput. Saya meyakini, pemilu sedemokratis apa pun di Indonesia tidak akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Demokrasi di sini hanyalah jalan bagi mereka yang punya uang untuk masuk kekuasaan dan mencuri APBN dan APBD sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri sendiri dan kelompok-kelompoknya.

Tapi pikiran saya itu ternyata keliru setelah melihat apa yang dikerjakan Jokowi dan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama dua tahun. Karena itu, ketika Jokowi maju pada pemilu presiden 2014, saya memutuskan menggunakan hak politik saya. Saya yakin Jokowi akan bekerja sebaik-baiknya untuk takyat Indonesia.

Untuk meloloskan Jokowi sebagai calon presiden (capres), saya coblos PDI Perjuangan pada pemilu legislatif dengan tujuan agar partai moncong putih tersebut bisa mencalonkan Jokowi. Pilihan saya tepat karena PDI Perjuangan akhirnya mengajukan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pasangan capres. Maka di Pilpres 2014, saya coblos keduanya.

Pilihan saya tepat. Kerja Jokowi-JK sudah terlihat hanya dalam tempo dua setengah tahun. Pembangunan infrastruktur terjadi di mana-mana dan massif. Proyek-proyek mangkrak dilanjutkan seperti tol Becak Kayu. Pembangunan jalur kereta Bandara yang sudah saya dengar di Istana Wapres sejak 2004 dipercepat dan sudah hampir rampung. Tol Trans Jawa dipercepat. Tol Trans Sumatera dimulai. Trans Papua dibuka. Pos-pos di perbatasan dibangun dengan megah. Para menteri juga dipaksa bekerja sesuai irama kerja Jokowi yang ibarat musik mengikuti irama rock.

Melihat kerja Jokowi-JK ini, saya berubah pikiran bahwa demokrasi di Indonesia sudah mulai betul-betul menghadirkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang aji mumpung. Berkuasa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Motifnya macam-macam, misalnya merancang proyek tapi tidak dijalankan padahal uang negara sudah keluar.

Kerja Hebat

Kembali ke Pilkada DKI. Sejak naik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, Ahok bersama Djarot memperlihatkan kerja yang hebat. Sungai-sungai bersih. Kampung-kampung kumuh dibersihkan dengan memindahkan warganya di bantaran kali ke rumah-tumah susun. Taman-taman kota dipercantik plus pembangunan taman-taman baru. Trotoar didandan semakin indah. Transportasi publik juga terus dibenahi.

Pengelolaan pemerintahan dilakukan secara transparan guna meminimalisasi korupsi. PNS dipaksa bekerja optimal sehingga pelayanan publik berjalan sangat bagus. Peluang untuk korupsi juga diperkecil, meski harus berantem dan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga dana APBD bisa digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur seperti MRT, jalan-jalan layang, under pass, LRT, dan sebagainya.

Melihat hasil kerja ini, saya, seperti juga mayoritas publik menilai Ahok patut melanjutkan masa jabatannya. Ia betul-betul sudah bekerja untuk kebaikan umum. Ia melawan siapa saja yang ingin mencuri uang rakyat lewat berbagai upaya dan modus.

Hanya saja, untuk menempatkan Ahok kembali ke posisi sebagai gubernur harus diserahkan kepada proses demokrasi. Ia harus dipilih oleh rakyat sebagai pemegang mandat. Pada Pilada DKI Jakarta 2017, saya pun mencoblos Ahok-Djarot. Sayang sekali, Ahok yang, menurut hampir semua lembaga survei, kinerjanya diakui publik justru kalah dari pasangan Anies-Sandi yang belum terbukti kerjanya untuk publik. Ternyata, tingkat kepuasan warga atas kerja Ahok-Djarot tidak sejalan dengan tingkat keterpilihannya. Fakta ini sulit sekali diterima.

Mengapa ini terjadi? Saya melihat, bukan karena warga Jakartanya yang bodoh. Tapi mereka dibodoh-bodohi oleh sekelompok orang yang memiliki uang dan pengaruh baik sosial, politik, maupun agama. Kelompok kecil dan elite ini menjadi pembajak demokrasi yang sesunguhnya. Siapa mereka? Kemungkinan orang-orang yang priuk nasinya terkunci selama Ahok berkuasa, mereka yang sulit sekali mendapat proyek dengan cara menyuap, dan mereka sulit mengakali APBD. Singkatnya, mereka adalah kelompok yang sakit hati dengan Ahok.

Dan, selama lima tahun terakhir, Ahok tidak mau berkompromi dengan orang-orang seperti ini. Dengan kekuatan uang yang dimiliki, mereka membajak rakyat agar tidak memilih pemimpin yang sudah terbukti bekerja untuk kebaikan umum.

Lalu apakah cara mereka salah? Tidak juga. Demokrasi memungkinkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Demokrasi bukan hanya memungkinkan semua hal baik terjadi, tapi juga yang jahat. Dan, sisi jahat demokrasi inilah yang membuat Ahok yang bekerja sangat bagus untuk rakyat terjegal pada Pilkada DKI. Karena kegagalan Ahok terjadi lewat proses demokrasi, maka kekalahan ini harus juga diterima.

Karena itu, ada sebuah pekerjaan rumah sangat besar dalam pembangunan demokrasi di Indonesia ke depan, yaitu pendidikan rakyat agar tidak gampang lagi dibohongi dan dibodohi sekelompok elite/pemodal yang kepentingannya terganggu oleh pemimpin seperti Ahok. Bila semua sudah melek, plus tingkat ekonomi yang baik, niscaya rakyat tidak mudah lagi dibajak oleh para pemburu rente. Dan, insya Allah, akan lahir Ahok-Ahok baru di masa mendatang. (Alex Madji)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY