Jokowi Akan Ditembak Isu Kesenjangan Ekonomi dan Ras

Jokowi Akan Ditembak Isu Kesenjangan Ekonomi dan Ras

481
SHARE
Sumber foto: Republika.co.id

Pekan lalu, teman kantor saya membagikan artikel dari media terpercaya, Reuters, yang ditulis Tom Allard dan Agustinus Beo da Costa edisi Jumat 12 Mei 2017. Mereka antara lain melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. Nasir mengungkapkan, setelah berhasil menjebeloskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke penjara selama dua tahun menyusul vonis bersalah melakukan penodaaan agama, isu mereka berikutnya adalah kesenjangan sosial yang begitu besar antara yang kaya dan miskin atau kesetaraan ekonomi.

Menurutnya, sebagian besar ekonomi negeri ini dikuasai etnis Tionghoa yang jumlahnya kurang dari 5% dari total populasi. “Tugas kami selanjutnya adalah kedaulatan ekonomi, ketidakadilan ekonomi. Negara harus memastikan bahwa Indonesia tidak dijual ke pihak asing, khususnya Cina,” kata Nasir sebagaimana dikutip Reuters.

Tema ini pernah juga disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla pada penutupan Tanwir Muhammadiyan di Ambon 26 Februari 2017. JK berkata, “Kesenjangan di negara Indonesia cukup berbahaya jika dibandingkan dengan negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga serupa, baik kaya maupun miskin mempunyai agama yang sama. Sementara di negara kita Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama,” ucap Kalla sebagaimana dikutip oleh media-media online dari Antara.

Pernyataan Nasir tadi seolah mengulangi pernyataan Kalla ini. Itu sebabnya, pernyataan Kalla dari tiga bulan lalu itu dibagikan lagi dan menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dan, Kalla pun sibuk mengklarifikasi atas pernyataannya tersebut sebagaimana, antara lain, ditulis dalam berita ini.

Adakah kaitan antara Nasir dan JK? Perlu ada pembuktian lebih jauh untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi, ada indikasi kecil. Setelah Pilkada DKI Jakarta, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa JK memiliki peran dalam pencalonan dan pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Peran yang sama juga dimainkan Bachtiar Nasir. Bedanya, JK bermain di belakang layar, sementara Nasir lebih banyak tampil di muka umum dengan pengerahan ratusan ribu bahkan jutaan massa dalam beberapa edisi demo di Jakarta. Di sinilah titik temu kedua tokoh tersebut. Gara-gara itu pula, sadar atau tidak, dalam beberapa pekan terakhir, JK langsung di-frame sebagai pendukung kelompok radikal, intoleran, dan Anti Pancasila. Sentimen melawan kelompok ini sedang meluas di seluruh Indonesia lewat aksi 1000 lilin di berbagai kota besar dan kecil.

Lawan Jokowi

Kelompok Intoleran dan radikal ini juga akan menjadi lawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tumbangnya Ahok menjelang Pemilu Presiden 2019. Dan, keberpihakan JK pada kelompok yang selama ini oleh sebagian publik dicap sebagai kaum bumi datar sekaligus memperlihatkan bahwa Jokowi dan JK sudah pecah kongsi. Musuh Jokowi bukan hanya di luar kompleks istana tapi “dia yang semeja hidangan dengannya” alias orang paling dekatnya. Bandingkan juga dengan tulisan ini.

Mereka akan bersatu padu dengan menggunakan isu kesenjangan ekonomi dan ras untuk melawan dan menghantam Jokowi. Nasir sudah memberi signal tersebut. Pernyataan Nasir sebagaimana ditulis Reuters di atas tadi juga seolah menjawab artikel saya sebelumnya yang berjudul: Ahok Dipenjara, Lawan Jokowi Cari Strategi Baru.

Karena itu, jangan kaget kalau hari-hari ke depan demo-demo seperti 212, 55 akan terulang dengan tema kesenjangan ekonomi antara kelompok pribumi dengan etnis minoritas Tionghoa. Jokowi lagi-lagi akan difitnah sebagai Cina (dan komunis). Dan, ingat, isu yang sama dipakai kubu Prabowo Soebianto-Hatta Radjasa pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 untuk menyerang Jokowi. Artinya, Pilpres 2019, isu tersebut akan didaur ulang, lebih massif, dan lebih mengerucut ke anti Cina.

Jokowi dan timnya harus bisa menangkis dan mempersiapkan cara mencegah dampak buruk dari pengguliran isu banal tersebut. Sebab rakyat Indonesia masih trauma dengan kerusuhan berbau suku, agama, ras, antargolongan (SARA) 1998. Luka dari tragedi tersebut juga belum sembuh benar. Mudah-mudahan ini hanya kekhawatiran saya dan sebatas isapan jempol.

Untuk menjamin hal itu tidak terjadi, Jokowi harus pastikan bahwa aparat kepolisian dan TNI benar-benar berada di bawah kendalinya. Tidak mencla-mencle. Ini penting, agar siapa pun yang menyulut isu SARA, apalagi bisa memicu konflik horishontal, bisa langsung ditindak tegas. Tanpa kendali atas TNI dan Polri, maka apa yang saya khawatirkan di atas bisa saja terjadi. Dan, bila itu benar-benar nyata, maka Jokowi akan selesai sebelum pemilu 2019.

Meskipun sebenarnya, isu ini bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik kilat kepada sekutu JK, Prabowo Soebianto yang sudah pasti akan kembali berhadapan dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Sebab noda merah Prabowo pada kerusuhan 1998 belum bersih. Karena itu, bila kelompok Bachtiar Nasir memainkan isu ini menjelang Pilpres 2019, ia akan menjadi seperti pedang bermata dua. Siapa yang tertikam? Waktu yang akan membuktikannya. (Alex Madji)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY