Home Inspirasi Mobil Murah, Jokowi versus Pemerintah Pusat

Mobil Murah, Jokowi versus Pemerintah Pusat

547
1
SHARE

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedang berperang melawan Pemerintah Pusat soal mobil murah. Lawannya tidak tanggung-tanggung. Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan para menterinya; Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Intinya, pemerintah pusat mendukung dan bahkan mendorong mobil murah, sedangkan Jokowi menentang.

Jokowi berasalan, program mobil murah itu hanya akan membuat Jakarta yang sudah macet ini semakin semrawut. Menurut dia, program mobil murah itu tidak benar. Yang benar, angkutan publik yang murah. Ketika Jokowi sedang bekerja keras membangun angkutan massal di Jakarta, pemerintah pusat justru dengan bangga melahirkan kebijakan mobil murah. Karena itu, Jokowi menulis surat protes kepada Wapres Boediono soal kebijakan ini.

Pemerintah pusat berkilah, program mobil murah ini bukan biang kemacetan. Pasalnya, mobil murah ini hanya akan diproduksi sebanyak 3 persen dari total produksi mobil secara nasional. Hingga 2012, produksi mobil nasional hanya 1,1 juta unit. Sedangkan tahun 2013 ini hanya 1,2 juta unit. “Artinya, tahun depan produksi mobil murah diperkirakan hanya 10 juta. Jadi, itu bukan faktor (penyebab) kemacetan,” kata MS Hidayat, Kamis 19 September 2013 (Kompas.com, Kamis 19/19/2013 pukul 15.36 WIB.)

Pada bagian lain, menteri dari Partai Golkar ini mengungkapkan, “Kita akan atur bahwa mobil murah ini tidak akan menggunakan premium. Dengan Menteri Perekonomian kita juga bicara, peraturan itu segera mungkin akan dibuat agar dapat berjalan.”

Untuk mengatasi kemacetan seperti yang dipaparkan Jokowi, Wapres Boediono mengusulkan solusi. “Menurut saya, solusinya adalah meningkatkan secepat mungkin Pemda dan pemerintah pusat untuk public transport. Kedua tidak menghambat orang beli mobil tetapi kita kenakan biaya saat berkendaraan di Jakarta. Kalau mereka mau pakai, harus bayar electronic road. Industri otomatif masih banyak dibutuhkan, termasuk di Belitung. Kalau numpuk di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan jadi masalah. Jadi bisa dilakukan tanpa mengorbankan tenaga kerja,” kata Boediono.

Penjelasan-penjelasan pemerintah pusat ini kebanyakan tidak logis. Logika mereka bertabrakan satu sama lain. Benar bahwa penyebab kemacetan Jakarta bukan karena mobil murah, seperti kata MS Hidayat. Sebab produk itu baru diluncurkan. Tetapi pak menteri ini lupa bahwa tanpa mobil murah saja, Jakarta sudah semrawut seperti sekarang ini. Banyak waktu dan tenaga warga kota itu habis di jalan karena macet. Tak terbayangkan kalau semua warga Jakarta punya mobil karena bisa dibeli dengan harga murah. Seluruh jalan Jakarta hanya akan menjadi tempat parkir alias tidak bisa dilalui lagi.

Pernyataan lain yang tidak logis adalah bahwa mobil murah itu akan didorong untuk tidak pakai premium. Pernyataan ini “contradictio in terminis”. Tujuan program mobil murah ini adalah untuk rakyat miskin. Tetapi pada saat bersamaan, mereka dipaksa untuk tidak pakai premium, tapi pakai pertamax. Padahal, para pemilik mobil, yang bukan mobil murah, sekarang saja masih pakai premium. Bagaimana dia bisa memaksa orang miskin untuk pakai pertamax? Apalagi aturan untuk mewajibkan semua mobil pakai pertamax saja belum ada.

Karena itu tidak heran kalau pernyataan MS Hidayat dan Boediono ini mendapat komentar pedas dan kasar dari pembaca media-media online. Pembaca Kompas.com dengan nama akun PD Kminter, misalnya, menanggapi pernyataan MS Hidayat itu dengan berkata begini, “Mobil mahal juga ikut andil biang kemacetan, jadi harap memberi perlakuan yang sama antara mobil murah & mobil mahal.” Lebih keras sedikit, pembaca dengan nama akun rakyat kere mengatakan, “mendingan mundur jadi mentri pak, analisa bapak gak mutu dan gak ada value nya .. ane cuma bisa berdoa buat negri ini, semoga kita di jauhkan dari godaan MS Hidayat dan sekutu nya yang terkutuk.. Amin.”

Bahkan ada komentar yang lebih garang seperti oleh rakyat Opiniku. Dia mengatakan, “lalu dimana letak inti kebijakan ini untuk org kurang mampu dr negara merdeka 68 tahun yg pak mentri idi*t ini blg? org krg mampu kok pakai pertamax? dongo lo ahh.. mmg jmlah mobil bkn patokan kemacetan, tp lihat kapasitas jalan jg lah.. jalan kecil ttp tdk bs tuk jmlh mobil yg banyak Bedulll..” Sedangkan fariz jenggo menulis, “Maklum bor, si kampret satu ini kemana2 pakai forider, ya terang saja dia kagak ngerasain macet…. yg ada dibenaknya berapa banyak komisi yang bakalan masuk kantong gue….”

Itu hanya empat dari 99 komentar atas pernyataan MS Hidayat di Kompas.com yang hampir semuanya negatif. Komentar-komentar serupa atas berita-berita soal mobil murah ini juga bisa ditemukan di situs-situs berita lain. Seorang komentator bernama Taufik Ramadan pada berita “Jokowi: Masyarakat Tidak Butuh Mobil Murah” di viva.co.id yang dimuat Kamis (19/9/2013) pukul 13.08 menyebutkan, “Semakin banyak mobil semakin macet nanti jakarta, kalau disetujuin mobil murahnya nanti pasti masyarakat berbondong-bondong beli mobil. Dan hasil nya jalanan tambah macet. SETUJU DAH SAMA JOKOWI”.

Komentator lainnya, Don Oscar, menulis “rakyat butuh daging murah, kedelai murah, beras murah. bukan mobil murah!”

Nah, komentar-komentar ini mencerminkan persepsi publik yang negatif terhadap program mobil murah ini. Maka, penolakan Jokowi untuk program mobil murah ini seolah mendapat legitimasi dari rakyatnya. Artinya bukan apriori Jokowi sendiri, tetapi sebuah aposteriori. (Alex Madji)