Home Umum Tentang Inkonsistensi SBY

Tentang Inkonsistensi SBY

250
0
SHARE
Sumber foto: Tempo.co

Dalam satu minggu terakhir, setelah peluang Partai Demokrat berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertutup rapat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gencar mengkritik pemerintah. Senin 30 Juli 2018, ia mengungkapkan, jumlah orang miskin selama era Jokowi mencapai 100 juta orang. Sayangnya, saat memberi keterangan pers setelah bertemu Prabowo Subianto, SBY tidak menyebut sumber data. Itu sebabnya, pernyataan tersebut memunculkan kritik balik terhadap mantan presiden dua periode itu. Sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyindir SBY.

Sehari berselang, Selasa 31 Juli 2018, kader SBY di Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi XI di DPR, Marwan Cik Asan menyebutkan, angkat 100 juta orang miskin diambil SBY dari data Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kata Marwan, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah dua dolar AS per hari. Dengan asumsi kurs satu dolar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan. “Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi,” kata Marwan sebagaimana dikutip dari media daring Tribunnews.com dalam berita SBY Sebut Orang Miskin Indonesia Capai 100 Juta Orang, Kepala BPS Minta Kalau Ngomong Pakai Data.

Angka yang disampaikan SBY berbeda amat jauh dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga resmi Pemerintah Indonesia. Menurut BPS, kemiskinan pada Maret 2018 hanya 25,95 juta orang atau 9,82%. Angka ini berkurang 633,2 ribu orang dibanding kondisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta atau 10,12%. Bahkan, ini pertama kalinya sepanjang sejarah, persentase jumlah orang miskin Indonesia berada di bawah satu digit.

Sekadar membandingkan, masih menurut data BPS, pada Maret 2012, ketika SBY masih berkuasa, jumlah orang miskin mencapai 29,25 juta atau 11,96%. Pada Maret 2014, juga SBY masih menjadi Presiden, jumlah penduduk miskin tercatat 28,28 juta atau 11,25%. Angka ini naik tipis menjadi 28,59 juta atau 11,22% pada Maret 2015. Pada Maret 2016, penduduk miskin turun menjadi 28,01 juta atau 10,86% dan turun lagi pada Maret 2017 menjadi 27,77 juta atau 10,64%. Akhirnya angka itu turun ke 25,95 juta orang atau 9,82% pada Maret 2018.

Baru, Rabu 1 Agustus 2018, SBY sendiri mengklarifikasi lewat akun twiter. Sebagaimana dibaca pada berita Kompas.com, Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia. Intinya, sama dengan yang diucapkan Marwan tadi. Sumber datanya adalah Bank Dunia.

Namun, justru di sinilah kelemahan kritik SBY. Sekaligus memperlihatkan inkonsistensi sikapnya. Sebab, ketika menjadi Presiden, pada 2008, ia meminta pengkritiknya saat itu untuk menggunakan data BPS dalam mengkritik pemerintah. Rekam digitalnya ada. Detik.com 5 Februari 2008 pukul 11.45 WIB memuat berita, SBY Imbau Pengkritik Pemerintah Pakai Data BPS . Dia bilang begini:

Bagi pengamat, LSM, parpol agar gunakan juga data BPS dalam melakukan kontrol dan kritik ke pemerintah. Saya welcome atas semua masukan karena pasti ada gunanya, asal berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Presiden SBY saat membuka Rateknas 2008 BPS di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta 5 Februari 2008.

Kutipan lain dalam berita itu berbunyi: “Jangan saat angkanya baik, kita puji BPS. Tapi angkanya buruk kita marah, tuduh BPS tidak objektif atau terima pesanan. Atau kita menggunakan data pihak lain yang tidak pernah kita pakai sebelumnya. Kita mau konsisten. Jangan buruk muka lalu cermin dibelah,” cetus SBY.

Setelah berada di luar pemerintahan, SBY tiba-tiba tidak percaya data BPS. Sebagai mantan pemimpin tertinggi negara ini, seyogyanya ia tetap mengacu pada data resmi yang diterbitkan oleh lembaga resmi negara.  Bila sekarang ia tiba-tiba ia tidak percaya pada BPS, mudah ditebak.  Pernyataan itu murni karena kepentingan politik. Ia menyerang Jokowi karena harapan koalisi bertepuk sebelah tangan. Beda halnya bila keinginannya untuk berkoalisi diterima Jokowi dan barisan partai pendukung. Pernyataan seperti yang dilontarkannya dalam satu pekan terakhir niscaya tidak akan terjadi.

Sumber foto: Tribunnews.com

Coba lihat pernyataannya ketika hubungan SBY, putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Partai Demokrat masih mesra dengan Jokowi beberapa bulan lalu. Ketika Amien Rais menyerang Jokowi, SBY tampil sebagai pembela. Simak saja berita Tribunnews.com dalam berita berjudul Pesan SBY Ke Amien Rais: Kita Sudah Sama-Sama Tua, Hati-Hati Berbicara.

SBY mengingatkan Amien Rais agar berhati-hati berbicara dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dan, kritik harus didasarkan pada data. Bila Amien Rais punya data, silahkan ungkap ke publik. “Kepada Pak Amien, sahabat saya. Kita sudah sama-sama tua, hati-hati berbicara. Biarkan publik menilai siapa yang benar. Kalau pemerintah dikatakan bohong, ya harus disertai dengan bukti,” ujarnya.

Pembelaan dan kritikan SBY terhadap Jokowi serta serangannya terhadap Amien Rais memperlihatkan bahwa SBY masih seorang politisi. Kawakan pula. Bukan negawaran. Sebagai politisi, sekarang SBY dan Amien Rais berada pada kutub yang sama melawan Jokowi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Padahal, idealnya, sebagai mantan presiden, SBY lebih menempatkan diri sebagai negarawan. Bukan politisi.

Kalaupun tetap bermain di area ini seharusnya tetap menggunakan etika agar tidak mencla-mencle dalam bersikap, termasuk dalam mencomot data. (Alex Madji)